LHOKSEUMAWE|BEURITA.Com-Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang kosong sudah mulai diisi dalam pelantikan pejabat Senin (27/4/2026). Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik oleh Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH terdiri dari kepala bidang, Kabag, Kasubbag dan Kasi.
Adapun nama-nama yang dilantik antara lain Lissa Yoesfianda S.STP M.AP menjadi Kepala Bidang Prasarana Dan Keselamatan Pada Dinas Perhubungan Lhokseumawe, Kabag Umum dan Keuangan DPRK Jafaruddin SE, Kabid Peternakan dan Keswan T Arriyuza Agam S.STP, Kabid Ketenteraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Hendra Saputra SSos, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Erlina SSOs, Kasi Hukum, Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Muara Satu Barlian ST, Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan Dinsos Ninik Dwi Rahayu SE, Kasi Pengajaran Hukum Perundang-undangan dan wawasan Syariat Islam Suraiya SE, Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi Pada Sekretariat Baitul Mal Muhammad Riyadi ST.
Walikota Lhokseumawe mengucapkan selamat mengemban tugas, amanah dan kewajiban dalam bekerja. Jabatan yang diberikan bukan untuk main-main tetapi harus betul-betul bertanggungjawab dalam jabatan yang diberikan. “Lee that yang lheuh ta lantik dan meulanggeh (banyak yang sudak kita lantik tetapi tidak mau bekerje-red),” katanya.
Baca Juga
JPT Menyusul
Ia menegaskan bahwa ini pelantikan terakhir yang berdasarkan masukan dari kepala OPD. Ke depan sebagaimana sudah ia sampaikan saat apel gabungan pada tanggal 30 Maret bahwa apabila ada dari ASN yang ingin mengisi jabatan baik eselon III, IV bahkan eselon II sambil menunggu proses JPT dibuka ruang mendaftar. “Saat ini JPT belum bisa dilaksanakan dan akan digelar pada bulan Juni atau Juli dilaksanakan, apalagi ada jabatan eselon II yang kosong,” katanya.
Semua berpeluang untuk mendaftar, silakan buat permohonan yang bisa meyakinkan walikota bahwa amanah itu bisa diberikan kepada yang melamar tersebut. Jadi tidak sembarangan menempatkan pejabat apalagi yang direkom oleh kepala dinas. Kenapa meniadakan rekom dari kepala OPD karena temuan ada yang direkom pejabat sesuai dengan kepala OPD, serta ada yang bisa bekerja tetapi tidak direkom karena tidak pas denga kepala dinas. Saya menjauhi hal ini, dan tidak akan bisa. Proposal yang diajukan tentunya akan dilihat oleh tim walikota. “Rekam jejak calon kepala OPD harus jelas,” katanya.
