LHOKSEUMAWE|BEURITA.Com – Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya mengevaluasi Aparatur Sipil Negera (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jarang masuk kantor dan berkinerja rendah. Kalau dalam perjalanan tahun ini kepala OPD tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan maka akan dicopot dari jabatan.
Perintah yang disampaikan walikota Lhokseumawe didengar oleh Sekda A Haris SSos, ribuan ASN, PPPK dan kepala OPD pada apel gabungan hari Senin (30/3/2026). Ia sudah mendapat laporan terkait ada ASN yang hanya absen saja lalu pulang, menitip absen pada teman, PPPK yang masuk kerja satu minggu sekali tetapi tetap terima gaji dan perilaku lainnya. “Banyak pola kerja masih seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Sayuti.
Apakah ia akan berpangku tangan terkait hal ini? Jawabannya tidak!. Dalam kalimat yang tegas dan lugas walikota menyatakan bahwa tahun 2026 semua akan dievaluasi dan hasilnya akan berakhir pada eksekusi. “Banyak saya liat ada PPPK yang hanya tandatangan saja dan tidak masuk kerja. Ada yang masuk kerjas hanya satu minggu sekali.”
Baca Juga
Kedepan ujar Sayuti Abubakar ini menjadi tanggungjawab kepala OPD masing-masing. “Karena saya liat ada ASN dan PPPK yang tidak pernah masuk kerja. Meski tidak masuk kerja mereka masih tetap terima gaji. Ada yang model titip absen sama kawan dan absen lalu pulang dari kantor. Tidak ada tanggungjawab sikit pun,” katanya.
Lalu kenapa ini bisa terjadi? Jabawannya mungkin karena kedekatan dengan pimpinan dan ini terbiarkan. “Mulai besok saya copot pimpinannya. Yang dicopot bukan hanya kepada dinas tetapi sekretaris juga dan begitu juga dengan kabidnya. Lingkungan kerja tidak tertata, kantor kotor dan bawahan tidak disiplin,” ujarnya.
Diakhir pidato Sayuti Abubakar mengingatkan kepala OPD agar ketat terhadap PPPK dan ASN yang jarang masuk kerja. Kalau ada PPPK dan ASN yang tidak masuk kerja tapi dibiarkan, maka kadisnya dicopot. “Ini saya ingatkan, ini serius, saya akan liat laporan. Sekarang copot langsung dan tidak saya biarkan orang-orang yang rusak Lhokseumawe,” katanya.
Terkait evaluasi PPPK, Pemko Lhokseumawe telah menyurati OPD agar melakukan hal ini. Sebab, beban anggaran untuk membayar honor PPPK sudah melebihi 30 persen dari APBK Lhokseumawe.
