BANDA ACEH|BEURITA.Com — Sektor pertanian masyarakat yang rusak akibat banjir belum ditangani oleh pemerintah Aceh secara maksimal. Tumpuan tepat warga bertani belum mendapat perhatian serius, kondisi ini berpengaruh pada produktivitas pangan dan ekonomi masyarakat di masa mendatang. Sorotan ini disampaikan anggota DPR Aceh H. Tantawi, S.IP., M.AP, dalam rapat paripurna, Rabu (20/5/2026).
“Sektor pertanian yang hingga kini dinilai belum tertangani maksimal pascabencana sekitar enam bulan lalu. Menurutnya, banyak lahan pertanian masyarakat mengalami kerusakan parah dan belum mendapat perhatian serius, padahal kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas pangan dan ekonomi masyarakat di masa mendatang,” katanya.
Baca juga:Partai Demokrat Aceh Utara Bantu Korban Banjir Sawang
Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Lima Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe menyampaikan sejumlah persoalan mendesak kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Kondisi pertanian pascabencana, persoalan kebijakan desil bantuan sosial, hingga infrastruktur jembatan yang membahayakan keselamatan masyarakat disampaikan.
Baca Juga
Ia minta Pemerintah Aceh segera menyurati Kementerian Pertanian agar ada langkah percepatan penanganan terhadap lahan-lahan pertanian yang rusak berat. Pemerintah pusat perlu mengetahui secara langsung kondisi riil masyarakat agar dukungan rehabilitasi sektor pertanian dapat segera diwujudkan demi menyelamatkan mata pencaharian warga.
Selain itu, Tantawi menyinggung kebijakan penggunaan data desil yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan. Menurutnya, banyak warga Aceh yang secara ekonomi tergolong miskin dan tidak mampu justru masuk kategori desil 8 ke atas, sehingga berpotensi kehilangan akses bantuan pemerintah, termasuk bantuan UMKM, beasiswa pendidikan, hingga Program Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak mereka.
“Pemberlakuan data desil di Aceh saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama setelah Aceh dilanda musibah banjir besar beberapa waktu lalu,” katanya.
Banyak masyarakat yang sebelumnya hidup cukup kini justru jatuh miskin, kehilangan mata pencaharian, bahkan kembali ke titik nol untuk membangun ulang perekonomian keluarga. Karena itu, Tantawi meminta pemerintah lebih bijak dan realistis dalam melihat kondisi riil masyarakat agar warga yang benar-benar terdampak dan membutuhkan tidak kehilangan hak mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi.
Ia minta Pemerintah Aceh menyurati Kementerian Sosial agar menunda untuk dievaluasi dan pembenahan data penerima manfaat supaya bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Tantawi menegaskan, jangan sampai masyarakat miskin kehilangan hak hanya karena persoalan ketidaksesuaian data administratif yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
