LHOKSEUMAWE|BEURITA.Com – Pemerintah Kota Lhokseumawe berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.
Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH menerima langsung LHP bersama Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal. Laporan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, CA, di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis (4/6/2026).
Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai salah satu kabupaten/kota di Aceh yang kembali memperoleh pengakuan atas kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Baca Juga
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRK, serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara maksimal dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRK Lhokseumawe. Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
WTP atau unqualified opinion merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Mendampingi walikota dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris, S.Sos., M.Si., Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Bappeda, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Lhokseumawe, serta jajaran terkait lainnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, Taruna Putra Satya, S.IP., M.A.P., menyebutkan bahwa capaian ini menjadi indikator semakin baiknya sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan Pemko Lhokseumawe.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah kota terhadap tata kelola keuangan yang baik terus diperkuat. Ini bukan hanya tentang administrasi keuangan, tetapi juga bagaimana pengelolaan anggaran dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” kata Taruna.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
