Catatan Masukan
- Masyarakat belum maksimal memperoleh bantuan pascabanjir
- Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan jaminan hidup (jadup)
- Bantuan perabotan, serta bantuan stimulan dari pemerintah pusat
- Pembangunan kembali infrastruktur
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Pemulihan kondisi ekonomi keluarga terdampak
TAMIANG|BEURITA.Com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat Nora Idah Nita bertemu warga Aceh Tamiang. Tatap muka pada hari Kamis (15/10/2026) momentum bagi Nora menyerap, menampung aspirasi warga dari wilayah timur Aceh ini.
Dalam pertemuan tersebut Srikandi Partai Demokrat Aceh ini menjelaskan berbagai program yang sudah dijalankan. Ia akan berada didepan untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat Aceh Tamiang di provinsi Aceh. Kebutuhan warga Tamiang pasca banjir menjadi perhatian khusus dirinya. Kegiatan reses ini bagi anggota DPRA Dapil VII (Aceh Tamiang, Kota Langsa) menjadi media untuk mendengar, mencatat dan kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Saya akan habis-habisan berjuang untuk masyarakat Tamiang dan Langsa yang merupakan basis pemilihan saya,” ujar Ketua DPC Demokrat Aceh Tamiang.
Baca Juga
Dihubungi Jumat (16/10/2026) Nora Idah Nita mengatakan, persoalan tanggul jebol, meningkatnya keresahan akibat pencurian, hingga belum meratanya penyaluran bantuan pascabanjir dikeluhkan warga. Masyarakat berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan dan perbaikan tanggul untuk mengantisipasi banjir susulan, terutama di Kecamatan Seruway dan Bendahara.
Nora mengakui pertemuan dengan masyarakat di sejumlah wilayah memberinya masukan mengenai persoalan mendesak yang masih dihadapi warga setelah bencana banjir melanda Aceh Tamiang. “Kami menerima berbagai informasi, masukan, dan keluhan, terutama terkait mendesaknya pembangunan tanggul di sejumlah kecamatan, seperti Seruway dan Bendahara,” katanya.
Srikandi Aceh Tamiang ini menilai, aspirasi masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat curah hujan yang masih tinggi berpotensi meningkatkan risiko bencana apabila infrastruktur pengendalian banjir belum tertangani secara optimal.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan keresahan terhadap dugaan meningkatnya kasus pencurian dan peredaran narkoba pascabanjir. Nora meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan menindak setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut dia, keresahan yang tidak segera ditangani berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri. Karena itu, penegakan hukum dinilai perlu disertai langkah pencegahan serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Bantun Banjir
Lebih lanjut Nora menambahkan, masyarakat yang mengaku belum memperoleh bantuan pascabanjir. Warga berharap pemerintah mempercepat realisasi bantuan jaminan hidup (jadup), bantuan perabotan, serta bantuan stimulan dari pemerintah pusat.
Menurut Nora, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan kondisi ekonomi keluarga terdampak.
Daya beli masyarakat ujar Nora melemah setelah banjir, ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Caranya, koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat diperlukan agar bantuan yang menjadi hak masyarakat dapat disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan warga selama masa reses dapat menjadi bahan perjuangan dan pembahasan lebih lanjut sesuai kewenangannya sebagai anggota DPRA.
