LHOKSEUMAWE|BEURITA.Com—Tim Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) telah bekerja. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kota Lhokseumawe yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah rampung dan dibawa ke provinsi. Lalu bagaimana cara kerja tim dalam mencatat, memverifikasi data korban bencana alam banjir pada tanggal 26 November 2025 menjadi hal menarik untuk disimak.
Informasi yang diperoleh media ini, data dikirim oleh masing-masing gampong ke kecamatan. Lalu pihak kecamatan mengirim data itu ke BPBD Lhokseumawe. Dari data itu informasi yang diperoleh dianalisis dan kemudian dalam forum pertemuan.
Gambaran kerja tim secara umum disampaikan oleh Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH pada hari Senin (19/1/2026). Kemudian secara rinci bagaimana teknis kerja diuraikan oleh Sekda A Haris Ssos MSi.
Menurut A Haris, tim Jitupasna mulai bekerja sejak 10 Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe. Penyusunan dokumen dilakukan pada akhir Desember 2025 setelah data lapangan terkumpul, data kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui pra-desk tahap I pada 7 Januari 2026 dan dilanjutkan pra-desk tahap II pada 14 Januari 2026 sebagai bagian dari verifikasi dan penyelarasan data lintas sektor.
Baca juga:Lhokseumawe Usulkan Dana Rehab Rekon Rp 1,2 T
Ia menambahkan, berdasarkan hasil pengkajian, total kerugian akibat bencana banjir yang melanda Kota Lhokseumawe pada lima sektor, meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor, tercatat sebesar Rp1,18 triliun. Sementara itu, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diperlukan untuk pemulihan wilayah dan masyarakat Kota Lhokseumawe mencapai Rp1,23 triliun.
Terimakasih
Sementara itu Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar saat memimpin rapat penyampaian hasil akhir Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kota Lhokseumawe yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Senin (19/1/2026) mengucapkan terimakasih pada Forkopimda.
Jitupasna disusun secara serius, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Tidak ada permainan dalam pendataan ini. Seluruhnya merupakan data riil hasil pendataan langsung di lapangan yang telah melalui tahapan verifikasi dan pembahasan bersama. Karena itu, dokumen ini menjadi dasar penting dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa hasil akhir yang disepakati pada hari ini akan segera dibawa ke tingkat provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat sebagai dasar dukungan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Lhokseumawe. “Hasil yang kita sepakati hari ini tidak berhenti di daerah. Dokumen ini akan kita bawa ke provinsi dan selanjutnya diteruskan ke pusat agar menjadi dasar dukungan dan kebijakan penanganan pascabencana. Karena itu, seluruh data harus solid, satu suara, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB, Pemerintah Provinsi Aceh, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Polres Lhokseumawe, Kodim 0103/Aceh Utara, serta seluruh pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan pendampingan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanganan bencana banjir dan penyusunan dokumen JITUPASNA.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Jitupasna Kota Lhokseumawe sebagai bentuk komitmen bersama terhadap validitas data dan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana.
