LHOKSEUMAWE|BEURITA.Com-Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH mengundang pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kota Lhokseumawe. Tatap muka yang berlangsung Rabu (11/2/2026) di Aula Setdako menjadi media bagi pimpinan kota mendengar masukan, kritikan dan menampung aspirasi legislator dalam menjalankan pemerintahan secara bersama kedepan.
Pertemuan bertajuk rapat koordinasi Pemko dengan pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe berlangsung terbuka. Sebanyak 13 anggota dewan yang hadir mendapat kesempatan untuk mengkritik, menyarankan dan menyampaikan ide untuk pembangunan kota ke depan.
Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH didampingi Sekda A Haris SSos MSi, Sekwan Bukhari dan Kepala OPD lebih banyak mendengar dan memberi penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan dewan. Saran yang disampaikan lebih banyak pada mempertajam program yang sudah dilaksanakan oleh Sayuti Abubakar bersama tim serta inovasi untuk menggali PAD ditahun 2026.
Baca Juga
Pertanyaan pertama diajukan oleh Fauzan (Partai Aceh-Dapil Blang Mangat). Ia menyampaikan tentang kondisi PAD Lhokseumawe yang sangat minim, kebocoran pendapatan di beberapa dinas harus segera diatasi. Sebab, secara kasat mata pendapatan bisa ditambah dengan cara menggenjot keberanian OPD agar bekerja maksimal.
Hal lain yang disampaikan terkait dengan penghentian galian C. Ia berharap kebijakan ini dikaji kembali sebab saat ini ada kebutuhan tanah galian C untuk pribadi dan pembangunan. Tidak hanya sebatas itu, Fauzan yang akrab dipanggil dengan nama Podek menyampaikan tentang aspirasi dari pengelola RS swasta supaya keputusan gubernur Aceh terkait gaji nakes sesuai UMP supaya bisa ditunda selesai lebaran.
Semraut
Dikesempatan yang sama Puteh SE (Partai Nasdem-Dapil Banda Sakti) menyoroti tentang semrautnya pasar ikan di Pusong. Mestinya pasar ikan yang sudah ada dimanfaatkan secara maksimal, pedagang ikan supaya menjual ikan di dalam pasar yang sudah disediakan bukan di luar pasar. “Perlu penertiban sehingga tidak semraut seperti ini,” katanya.
Begitu juga dengan lokasi terminal lama di Gampong Mon Geudong saran Puteh harus dimanfaatkan. Jangan dibiarkan seperti itu, gelap dan tidak terurus. “Ini harus dibenahi,” katanya.
Pertanyaan hampir sama disampaikan oleh Hery Herman Saputra (Partai PAN-Dapil Banda Sakti). Ia menyinggung tentang penertiban dan ketebukaan peluang kerja di perusahaan luar yang beroperasi di Lhokseumawe. Mereka harus diwajibkan untuk menerima pekerja dari putra daerah Lhokseumawe.
Terkait peluang kerja dan ketebukaan lapangan kerja untuk penduduk setempat dikuatkan oleh pertanyaan dari Syahrul (Nasdem-Dapil Muara Dua). Regulasi yang memayungi warga setempat untuk bisa bekerja di perusahaan yang beroperasi di Lhokseumawe sedang disiapkan.
Pertanyaan lain disampaikan oleh Tgk Masykurdin El Ahmady (Golkar-Dapil Muara Satu), Nurbayan (PKS-Dapil Muara Dua), Zulkarnaini (PA-Dapil Muara Dua) dan Jailani Usman (PPP-Dapil Banda Sakti).
Tuntas
Sementara itu dalam waktu sekitar empat jam (pukul 14.30 – 17.00 WIB) Walikota Lhokseumawe Dr Sayuti Abubakar SH MH menjawab satu persatu pertanyaan anggota dewan secara tuntas. Khusus UMP itu perintah UU sehingga ia tidak bisa menunda atau tidak menjalankan keputusan itu. “Saya tahu berapa pendapatan setiap RS swasta dan kalau ada Nakes yang di PHK maka saya dampingi mereka mencari keadilan,” katanya.
Terkait peningkatan PAD memang terus dilakukan. Setiap lokasi usaha yang akan mendatangkan PAD sedang dicek oleh dinas terkait. Khusus untuk Dishub dan Disperindag memang dipacu untuk menggali PAD dari parkir dan Disperindag dari sewa menyewa toko.
Mengenai galian C ujar walikota menjelaskan tidak banyak menguntungkan bagi Pemko dan penduduk sekitar. Kalau bisa galian C di kota Lhokseumawe disetop, namun bagi yang sudah memiliki izin akan dicek kembali dalam waktu dekat ini.
Menjawab pertanyaan tentang serapan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam setiap pekerjaan di sejumlah perusahaan luar yang beroperasi di Lhokseumawe menjadi fokus utama dirinya. Sayuti Abubakar mengaku sudah menyampaikan persoalan ini pada pimpinan perusahaan. Namun untuk daya gedor yang lebih kuat maka butuh payung hukum yaitu qanun yang mengatur tentang tenaga kerja. “Tugas dari anggota dewan segara ketuk palu terhadap qanun tenaga kerja,” kata Sayuti.
Begitupun terkait saran Masykurdin agar merampingkan OPD untuk menghemat biaya disambut baik oleh walikota. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah ujar Sayuti Abubakar tidak tertutup kemungkinan untuk dileburkan sehingga MAA, MPD dan Baitul Mal menjadi satu dalam OPD ini. “Ini perlu kajian,” ujar walikota.
Kata sepakat juga disampaikan Sayuti Abubakar menjawab pertanyaan dari Tgk Zulkarnein terhadap minimnya honor guru pengajian dan imam gampong. Saat ini anggaran sangat terbatas dan tidak terutup kemunginan kalau PAD meningkat maka honor akan ditambah.
Secara umum Sayuti Abubakar menjawab semua pertanyaan dan menampung harapan yang disampaikan legislator.
Wakil rakyat yang hadir dalam pertemuan itu Syahrul (Nasdem), Puteh (Nasdem), Masykurdin El Ahmady (Golkar), Sayed Fakri (PNA), Sayed Fachri (PNA), Fauzan (PA), Nurbayan (PKS), Said Lutfie Manfalutie (Nasdem), Jailani Usman (PPP), Zulkarnein (PA), Nurhayati Azis (PKB), Nuraida (PKB) dan Heri Herman Saputra (PAN).
Kepala OPD dan sekretaris yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, Reza Mahnur (Bappeda), Dahniar (BPKD), Marzuki (BPKD), Husnul Fikar (Inspektorat), Kamaruzzaman (DPRK), Alfi Syahril (DPRK), Taruna Putra (Infokom) dan Mirda Ikhsan (Camat Banda Sakti).
